Sabtu, 21 April 2012

Mengatasi Bau Amis Ikan

Kalau kita mendapati ikan yang bau amis menyengat, gak usah pusing
apalagi kalau ikan tersebut mau digoreng.....
berikut ada tips sederhana buat menyiasati bau amis tersebut.....

Biasanya sih bau amis ikan dihilangkan dengan perasan jeruk nipis atau pun garam...tapi terkadang bau amis tersebut masih ada...

Ada tips yang lebih berhasil dalam menghilangkan bau amis ikan...

caranya :

1. Bersihkan terlebih dahulu Insang dan perut ikan tersebut
2. cuci bersih ikan dengan air
3. campurkan air dan cuka beberapa tetes
4. Tiriskan....
5. Ikan siap di untuk diolah....tanpa bau amis
6. Kalau mau digoreng tinggal tambahkan, garam, kunyit dan ketumbar yang telah di haluskan....
7. Selamat Mencoba...

Senin, 16 April 2012

PENDIDIKAN KEWIRAAN

KEPENDUDUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

               Permasalahan pertambahan penduduk telah menjadi prioritas kebijakan dalam pembangunan di Indonesia. Diawali dengan perhatian pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemahaman yang berbeda terhadap perubahan penduduk serta faktor - faktor yang terkait dengannya memiliki pengaruh yang berbeda juga kepada kebijakan pemerintah. Berdasarkan sejarah kependudukan, terdapat dua pandangan terhadap perubahan penduduk. Pandangan yang pertama menyatakan pembangunan mempunyai pengaruh terhadap perubahan penduduk, artinya penduduk berfungsi sebagai dependent variabel. Pandangan kedua menyatakan kondisi kependudukan akan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini penduduk menjadi independent variable. Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi. Memperhatikan hal tersebut, sudah selayaknya apabila pemahaman terhadap teori penduduk terutama yang dikaitkan dengan pembangunan menjadi sangat penting.
   Berbagai teori yang diungkapkan terdahulu telah menjadi inspirasi dari berbagai pandangan mengenai kaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Adam Smith berpendapat bahwa sesungguhnya ada hubungan yang harmonis dan alami antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan penduduk tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa jumlah penduduk dipengaruhi oleh permintaan terhadap tenaga kerja (demand for labor) dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas lahan. Malthus merupakan orang pertama yang secara sistematis menggambarkan hubungan antara penyebab dan akibat-akibat pertumbuhan penduduk. Dalam model dasarnya, Malthus menggambarkan suatu konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang (dimishing returns). Malthus menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur yang akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun, kecuali bila terjadi bahaya kelaparan. Pada saat yang sama, karena adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap (tanah dan sumber daya alam) maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung.
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.
      
 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor - faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi salah satu diantaranya adalah sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.
Faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

1.2   Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang kependudukan di Indonesia. Serta permasalahan – permasalahan yang di hadapi oleh penduduk Indonesia, guna menyusun konsep – konsep dalam mempertahankan ketahanan nasional negara Indonesia.


BAB II
PEMBAHASAN

2.1      PENDUDUK

            Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Adapun yang dimaksud penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia. Berdasarkan publikasi dari Badan  Pusat Statistik (BPS), hasil sensus pada tahun 2000 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 202,9 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang demikian banyaknya, Indonesia menduduki urutan  keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.
Pertambahan jumlah penduduk merupakan masalah pembangunan yang utama dan sukar diatasi, para ahli menyarankan masalah pertambahan penduduk dinegara berkembang harus segera diatasi untuk dapat mempercepat laju perkembangan ekonomi, yaitu dengan program menekan laju pertambahan penduduk . Pada umumnya di Negara yang sedang berkembang, pertambahan penduduk sangat tinggi  dan besar jumlahnya. Jumlah penduduk yang besar  dapat menimbulkan: Jumlah pengangguran tinggi; Jumlah tenaga kerja bertambah; Perpindahan penduduk dari desa ke kota; Pengangguran dikota besar bertambah; Tingkat kemiskinan meningkat. Namun  usaha menekan laju pertambahan penduduk menghadapai beberapa kendala, seperti Ekonomi; Sosial budaya; Keagamaan;PolitiK. Masalah tersebut yang menghambat usaha menekan pertambahan penduduk dalam waktu yang singkat.
Beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain adalah :
Pertama, kependudukan, dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan.  Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.
Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.
Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena  dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh,beberpa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang selama 25 tahun kedepan atau satu genarasi. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumberdaya manusia Indonesia pada generasi mendatang. Demikian pula, hasil program keluarga berencana yang dikembangkan 30 tahun yang lalu (1968), baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan nasional sama artinya dengan “menyengsarakan” generasi berikutnya.
2.2      MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Masalah kependudukan yang mempengaruhi ketahanan nasional :
Jumlah penduduk; pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Segi negatif dari pertambahan penduduk adalah bila pertambahan ini tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran yang langsung maupun tidak langsung akan melemahkan ketahanan nasional.
Komposisi penduduk; yaitu merupakan susunan penduduk berdasarkan pendekatan tertentu, seperti umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dsb. Komposisi penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas berpengaruh besar pada komposisi penduduk berdasarkan umur. Sebaliknya, pengaruh mortalitas relatif kecil. Masalah yang dihadapi adalah dengan bertambahnya penduduk golongan muda, timbulah persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya.
Persebaran penduduk; persebaran yang ideal harus memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran yang proporsional. Pada kenyatannya, manusia ingin bertempat tinggal di daerah yang aman dan terjamin kehidupan ekonominya. Karena hal inilah mengapa sampai terjadi daerah tertentu yang terlampau padat, sedangkan di daerah lainnya jarang penduduknya, bahkan sama sekali tak berpenduduk.
Kualitas penduduk; kualitas penduduk dipengaruhi oleh faktor fisik dan nonfisik. Faktor fisik meliputi kesehatan, gizi, dan kebugaran. Faktor nonfisik meliputi kualitas mental dan kualitas intelektual. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan ini antara lain melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, gerakan keluarga berencana, penyuluhan transmigrasi, peningkatan kualitas, keterampilan, keceedasan, dan sikap mental serta peningkatan kondisi sosial.
Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah lain yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang sangat tinggi. Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Logika seperti itu secara makro digunakan sebagai landasan kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Secara mikro hal itu juga digunakan untuk memberikan justifikasi mengenai pentingnya suatu keluarga melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak.
Pada awalnya masalah fertilitas lebih dipandang sebagai masalah kependudukan, dan treatment terhadapnya dilakukan dalam rangka untuk mencapai sasaran kuantitatif. Hal ini sangat jelas dari target atau sasaran di awal program keluarga berencana dilaksanakan di Indonesia yaitu menurunkan angka kelahiran total (TFR) menjadi separuhnya sebelum tahun 2000. Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila program keluarga berencana di Indonesia lebih diwarnai oleh target-target kuantitatif. Dari sisi ini tidak dapat diragukan lagi keberhasilannya.
Indikasi keberhasilan tersebut sangat jelas, misalnya terjadinya penurunan TFR yang signifikan selama periode 1967 – 1970 sampai dengan 1994 – 1997 . Selama periode tersebut TFR mengalami penurunan dari 5,605 menjadi 2,788 (SDKI 1997). Atau dengan kata lain selama periode tersebut TFR menurun hingga lima puluh persen. Bahkan pada tahun 1998 angka TFR tersebut masih menunjukkan penurunan, yaitu menjadi 2,6
Penurunan fertilitas tersebut terkait dengan (keberhasilan) pembangunan sosial dan ekonomi, yang juga sering diklaim sebagai salah satu bentuk keberhasilan kependudukan, khususnya di bidang keluarga berencana di Indonesia.
Namun kritik tajam yang sering dikemukakan berkaitan dengan program keluarga berencana adalah masih rendahnya kualitas pelayanan KB (termasuk kesehatan), khususnya dalam level operasional di lapangan. Kritik terhadap kualitas pelayanan (salah satunya tercermin dalam hal cara pemerintah mempopulerkan alat kontrasepsi, misalnya melalui berbagai jenis safari) sejak awal sudah muncul, tetapi hal itu dapat diredam sehingga tidak meluas melalui berbagai cara .
Dalam pespektif yang lebih luas, persoalan fertilitas tidak hanya berhubungan dengan jumlah anak sebab aspek yang terkait di dalamnya sebenarnya sangat kompleks dan variatif, misalnya menyangkut perilaku seksual, kehamilan tak dikehendaki, aborsi, PMS, kekerasan seksual, dan lain sebagainya yang tercakup di dalam isu kesehatan reproduksi. Respons terhadap hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh BKKBN dan Meneg Kependudukan (lihat Country Report, 1998 dan Wilopo, 1997). Akan tetapi respons tersebut masih belum menyentuh persoalan mendasar yang ada di dalamnya sehingga isu-isu tersebut belum sepenuhnya tertangani dengan baik.
Kebijakan kependudukan pada masa Orde Baru meskipun dari sisi kuantitatif telah menunjukkan kemajuan yang berarti, namun masih meninggalkan banyak persoalan yang mempunyai kemungkinan meningkat secara signifikan setelah krisis ekonomi.
Indikasi kehamilan tak dikehendaki menjadi isu yang penting dalam fertilitas. Sebagai contoh, ketika angka fertiliitas mencapai angka yang rendah sebagai akibat internalisasi norma keluarga kecil di dalam masyarakat, maka setiap kehamilan besar kemungkinannya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya kehamilan tersebut berkaitan dengan kegagalan kontrasepsi. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa insiden kehamilan yang tidak dikehendaki berkaitan dengan pencapaian keluarga berencana. Dalam konteks inilah isu mengenai kualitas pelayanan menjadi penting, khususnya berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kegagalan alat kontrasepsi dan bagaimana menangani hal tersebut.
Penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki bukanlah hal yang mudah sebab kehamilan tak dikehendaki juga berkaitan dengan isu aborsi. Hal ini terjadi khususnya apabila kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut hanya mistiming dan terjadi pada wanita yang sudah menikah.
Akan tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak dikehendaki sering terjadi pada wanita yang belum menikah sebagai akibat dari hubungan seks pranikah. Dalam kasus ini maka solusi yang sering muncul adalah yang kedua yaitu aborsi. Apabila solusi ini yang dipilih oleh si wanita, penyelesaiannya dihadapkan pada undang-undang kesehatan yang tidak membolehkan aborsi kecuali dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Banyak kasus menunjukkan bahwa aborsi masih menjadi pilihan untuk menyelesaikan kasus kehamilan yang tidak dikehendaki, terutama bagi wanita lajang, meskipun hal itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya adalah bahwa terjadi aborsi illegal yang seringkali membahayakan nyawa ibu karena dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi.
kesehatan reproduksi.
Sementara itu, isu lain yang terkait dengan kesehatan reproduksi adalah kasus pemerkosaan yang tidak hanya menjadi isu internal, tetapi juga internasional, misalnya pemerkosaan yang menimpa TKI perempuan di luar negeri. Selain isu mengenai marital rape juga sudah muncul isu lain mengenai jumlah penderita HIV/AIDS, yang cenderung meningkat secara tajam Situasi HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS pada tahun 1987 hanya 9 orang, namun pada akhir tahun 2005 meningkat tajam menjadi 9.370 orang (Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional). Illustrasi ini sekedar memberikan pemahaman bahwa ada banyak masalah yang terkait dengan kesehatan reproduksi yang belum tertangani dengan baik.
Pergeseran masalah fertilitas dari sekedar masalah kuantitatif ke masalah yang lebih mendasar sekaligus merupakan cerminan dari pergeseran pemahaman terhadap fertilitas itu sendiri. Ketika orang mendiskusikan fertilitas semata-mata mengenai jumlah anak, maka banyak aspek yang berkaitan, dengan hasil dari perilaku reproduksi yang mempresentasikan lebih kepada faktor internal dari pada faktor eksternal. Sebab persoalan-persoalan yang muncul kemudian adalah lebih banyak ke perilaku reproduksi itu sendiri, bukan pada hasil dari perilaku. Pada saat membicarakan perilaku reproduksi maka di dalamnya bekerja faktor eksternal dan internal secara bersama-sama.
Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berada di luar individu, termasuk di dalamnya faktor-faktor ekonomi sosial dan politik yang dalam skala tertentu bahkan telah melewati batas ruang dan waktu. Sebagai contoh, masalah berkembangnya kasus HIV/AIDS tidak semata-mata hanya dapat dijelaskan dari perilaku individu, tetapi sudah menyangkut liberalisasi pasar yang tercermin dengan semakin bebasnya arus barang dan manusia antar negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap usaha untuk mengatasi persoalan tersebut harus memperhatikan faktor eksternal.
Keterkaitan antara masalah kependudukan dengan pembangunan sosial ekonomi terasa lebih kental ketika krisis ekonomi mulai melanda negara-negara Asia. Krisis ekonomi yang telah menyebabkan kenaikan harga barang dan menurunkan daya beli penduduk telah menggeser skala prioritas bagi rumahtangga dalam membelanjakan uang. Sebelum krisis karena proses internalisasi nilai (value) mengenai keluarga berencana sudah sangat mendalam, kebutuhan alat kontrasepsi sudah masuk kedalam prioritas dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika krisis terjadi prioritas tersebut bergeser karena harga alat kontrasepsi meningkat dengan tajam. Hal ini akan menyebabkan dua kemungkinan, pertama adalah terjadinya peningkatan kasus drop out pemakai alat kontrasepsi, dan kedua adalah perubahan penggunaan alat kontrasepsi dari yang efektif ke kurang efektif. Hal ini ditunjang oleh ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap harga kontrasepsi karena keterbatasan dana, atau yang lebih kritis lagi adalah berkurangnya persediaan alat kontrasepsi. Dalam jangka panjang hal ini bermuara pada efek yang sama, yaitu peningkatan angka kelahiran. Dengan demikian, krisis ekonomi dikhawatirkan akan mengganggu kesuksesan program keluarga berencana.
Bahasan tersebut menjelaskan bahwa krisis ekonomi telah menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi, padahal peningkatan akses tersebut merupakan salah satu kesepakatan Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan di Cairo ((ICPD) tahun 1994, dan Indonesia bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Artinya usaha Indonesia untuk memperluas akses masyarakat, salah satunya terhadap alat kontrasepsi, akan terhambat.
Penjelasan tersebut hanya menyentuh salah satu sisi akibat dari krisis ekonomi, padahal akibat menurunnya daya beli masyarakat juga telah menyebabkan begitu banyak anak yang kekurangan gizi, yang dalam jangka panjang dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya risiko kematian, khususnya bayi dan anak.
Sementara itu kombinasi antara ketidakinginan mempunyai anak disertai ketidakmampuan membeli alat kontrasepsi tidak mustahil akan menghasilkan lebih banyak lagi kasus kehamilan yang tidak dikehendaki, pada umumnya kasus kehamilan yang tidak dikehendaki terjadi pada ibu yang berstatus sosial ekonomi rendah. Ini akan menimbulkan masalah tersendiri yang cukup rumit. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan diatas, kasus kehamilan yang tidak dikehendaki tidak hanya terbatas terjadi pada perempuan dengan status menikah, tetapi juga perempuan yang tidak menikah. Untuk kasus terakhir ini besar kemungkinan menghasilkan kasus aborsi. Hal ini akan menambah persoalan aborsi yang pada dasarnya sudah sangat serius di Indonesia.


Aborsi merupakan problem yang serius karena di satu pihak aborsi adalah illegal, tetapi di pihak lain demand terhadap aborsi cenderung meningkat. Akibatnya, banyak aborsi dilakukan secara illegal di tempat-tempat yang (mungkin) mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan anak. Bayi yang dilahirkan dari kehamilan yang tidak dikehendaki akan mengalami masalah psikologis dalam perkembangannya, dan hal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga/orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

Adapun masalah kependudukan yang lain antaranya adalah
v  Masalah akibat Angka Kelahiran
v  Masalah Akibat Angka Kematian
v  Masalah Komposisi Jumlah Penduduk
v  Masalah Kependudukan dan Angkatan kerja
v  Masalah Mobilitas Penduduk Di Indonesia
v  Masalah Kepadatan Penduduk di Indonesia
v  Masalah Perkawinan dan Perceraian.


2.3      PIRAMIDA PENDUDUK
        

            Distribusi usia dan jenis kelamin penduduk dalam negara atau wilayah tertentu dapat digambarkan dengan suatu piramida penduduk. Grafik ini berbentuk segitiga, dimana jumlah penduduk pada sumbu X, sedang kelompok usia (cohort) pada sumbu Y. Penduduk lak-laki ditunjukkan pada bagian kiri, sedang penduduk perempuan di bagian kanan.

Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Negara atau daerah dengan angka kematian bayi yang rendah dan memiliki usia harapan hidup tinggi, bentuk piramida penduduknya berbentuk menyerupai kotak, karena mayoritas penduduknya hidup hingga usia tua. Sebaliknya yang memiliki angka kematian bayi tinggi dan usia harapan hidup rendah, piramida penduduknya berbentuk menyerupai genta (lebar di tengah), yang menggambarkan tingginya angka kematian bayi dan tingginya risiko kematian.

           Pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Dokumen dari Yunani Kuno telah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak zaman dahulu kala. Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya ‘satu anak cukup’; kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib.

           Indonesia juga menerapkan pengendalian penduduk, yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB), meski program ini cenderung bersifat tidak dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat Pertumbuhan penduduk di indonesia



PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK

Berkurangnya jumlah penduduk menyebabkan turunnya jumlah populasi pada sebuah daerah. Hal ini disebabkan oleh perpindahan daerah kesuburan atau oleh emigrasi besar-besaran. Juga oleh penyakit, kelaparan maupun perang. Namun seringkali oleh gabungan faktor-faktor tersebut. Di masa lampau penurunan jumlah penduduk disebabkan terutama sekali oleh penyakit. Pada tahun-tahun belakangan ini populasi penduduk Rusia dan tujuh belas bekas negara komunis lainnya mulai menurun (1995-2005). Kasus Black Death di Eropa atau datangnya penyakit-penyakit dari dunia lama ke Amerika merupakan faktor penyebab turunnya jumlah penduduk.


TRANSFER PENDUDUK

Transfer penduduk adalah istilah untuk kebijakan negara yang mewajibkan perpindahan sekelompok penduduk pindah dari kawasan tertentu, terutama dengan alasan etnisitas atau agama. Kebijakan transmigrasi oleh pemerintah Indonesia selama orde baru bisa dikategorikan transfer penduduk. Perpindahan penduduk lainnya dapat pula karena imigrasi, seperti imigrasi dari Eropa ke koloni-koloni Eropa di Amerika, Afrika, Australia, dan tempat-tempat lainnya.


2.4      KONSEP KEPENDUDUKAN
Tinjauan  Aspek  Kependudukan
Dalam  analisis demografi hubungan kependudukan  dipetakan dalam tiga kelompok. Interaksi  ketiga kelompok tersebut dijelaskan sebagai berikut . Kelompok pertama adalah kelompok perubahan-perubahan parameter dinamika kependudukan yang mencakup fertilitis, mortalitas, dan mobilitas. Perubahan dalam kelompok ini mempengaruhi kelompok kedua yaitu jumlah komposisi dan pertumbuhan penduduk, perubahan kelompok kedua ini kemudian akan mempengaruhi kondisi berbagai aspek : sosial,ekonomi,budaya dan lainnya. Pada kelompok ketiga  berbagai hal dari kelompok ketiga akan mempengaruhi kembali perubahan-perubahan parameter dinamika kependudukan pada kelompok satu, kelompok kedua, dan kelompok ketiga itu sendiri.
Pengkondisian ketiga aspek tersebut dalam suatu  rekayasa demografi akan  menciptakan suatu keadaan terjadinya transisi  demografi yang dalam jangka  panjang akan merubah  komposisi struktur umur dari proporsi umur penduduk muda ke proporsi penduduk usia kerja dan peningkatan usia harapan hidup serta menurunnya angka ketergantungan  hidup.
Keberhasilan pembangunan bidang kependudukan dalam  pengendalian jumlah kelahiran melalui program  KB dapat  merubah pandangan masyarakat khususnya para pasangan  usia subur terhadap jumlah anak dari rata-rata ingin punya  anak 5,6 pada 1967 – 1970 menjadi 2,3 tahun 2007, artinya  jumlah  anak yang  diinginkan pada pasangan usia subur menurun dan perubahan sikap pada media usia kawain  pertama perempuan dari 19,2 tahun menjadi 18,8 tahun.
Dari kondisi tersebut berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk  dari kondisi 2,3 persen antara tahun 1970 – 1990 menjadi 1,4 persen antara 1990 – 2000 dan sampai dengan 2005  telah menjadi 1.3 per tahun. Sehingga dari kurun waktu tahun 1970 sampai dengan tahun 2009 telah mencegah 100 juta kelahiran.  Jika tidak ada upaya perubahan kondisi kependudukan  melalui pengendalian atau pengaturan jumlah kelahiran  dapat dibayangkan dampak sosial  ekonomi dan efek lanjutan   terhadap kulitas sumber daya manusia yang  menjadi obyek dan subyek dalam ketahanan nasional.
Pada waktu yang bersamaan terjadi penurunan angka kematian bayi akibat upaya peningkatan kesehatan, hal tersebut terjadi perubahan kondisi  peningkatan harapan hidup dari 1000 kelahiran bayi  145 diantaranya tidak mencapai usia tahun pertama pada tahun  1971 menjadi dari 1000 bayi lahir hanya 35 yang meninggal sebelum usia satu tahun.
Keberhasilan tersebut  telah  mengubah kondisi piramida penduduk serta  peningkatan usia harapan hidup dimana menurunnya angka kelahiran dan kematian dan disertai angka peningkatan harapan hidup telah mengubah struktur umur penduduk yakni menurunnya proporsi penduduk usia dibawah  15 tahun diikuti dengan meningkatnya proporsi usia produktif 15-64 tahun dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua yaitu 65 tahun keatas.Penurunan proporsi anak dibawah usia 15 tahun tentunya meringankan beban  dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan ,sandang, pelayanan kesehatan, perbaikan gizi dan pendidikan sehingga menjadi peluang investasi upaya meningkatkan  kualitas SDM dari aspek pendidikan dan kesehatan.
Dampak dari penurunan kelahiran dan penurunan kematian mengakibatkan   transisi demografi yakni penurunan fertilitas yang panjang bersamaan dengan penurunan angka kematian   dirasakan  dalam jangka panjang  akibat terjadi perubahan struktur umur penduduk dari penduduk muda menjadi umur peduduk dewasa, perubahan   struktur umur penduduk menyebabkan menurunnya angka ketergantungan  (dependensi ratio) dari 86 per 100 pada tahun 1971 menjadi 54 pada tahun 2000 artinya pada setiap 100 penduduk kerja akan mempunyai tanggungan  54 penduduk non produktif  pada kondisi tersebut terjadi peluang untuk melakukan investasi dalam  meningkatkan kulitas sumber daya manusia pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Penurunan  fertilitas yang diikuti dengan penurunan jumlah kematian bayi akan menyebabkan proporsi penduduk usia kerja akan semakin besar dibandingkan dengan penduduk muda.  Usia prima produktifitas seseorang  berdasarkan hasil penelitian berada pada  antara  usia 20 – 54 tahun. Pada Kondisi usia tersebut juga medorong pengkondisian SDM  generasi lanjutan menjadi lebih berkualitas seiring dengan peningkatan penghasilan.
Penurunan fertilitas dan besarnya keluarga ideal memungkinkan perempuan mempunyai waktu lebih banyak untuk melakukan hal-hal lain yang bukan melahirkan dan merawat anak karena masa melahirkan dan merawat anak menjadi  pendek. Pada  kondisi  ini menjadi peluang meningkatkan pendidikan dan  ketrampilan sehingga menjadi  berkualitas  dan siap untuk memasuki pasar  tenaga kerja. Jika kondisi ini berlanjut  akan menciptakan poduktifitas nasional dan   tentunya  akan  memperkuat kondisi  ketahanan nasional.
 Teori tentang perubahan prilaku melahirkan yang menyebabkan menurunnya tingkat fertilitas dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu;
1.   Teori atau hipotesa tentang yang berkaitan dngan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi atau tujuan tentang jumlah anak ideal;
2.     Teori yang menerangkan penurunan fertilitas karena adanya pengendalian kelahiran atau karena adanya alat kontrasepsi yang  memungkinkan tercapainya pengendalian kelahiran.
Teori klasik transisi demografi adalah salah satu dari teori yang menjelaskan perubahan persepsi tentang jumlah  anak ideal yang  lebih  kecil. Perubahan presepsi ini terjadi karena adanya perubahan akibat pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan urbanisasi yang menyebabkan terjadinya penurunan angka kematian. Pada kondisi tersebut mendorong pasangan  untuk  melakukan perhitungan secara ekonomis tentang  biaya membesarkan anak. Jika jumlah  anak terlalu banyak, anak akan menjadi  beban dan tentunya  membutuhkan biaya yang cukup besar.
Hubungan antara kependudukan dari aspek kuantitas dan kualitas. Dari sudut jumlah penduduk  dapat bersifat negative maupun positif. Penduduk besar atau banyak berkualitas dapat menjadi modal dalam pembangunan, sebaliknya penduduk besar atau banyak akan menjadi beban bagi pembangunan jika kualitasnya rendah. Jumlah penduduk sedikit namun berkualitas meskipun sumber alam terbatas pertumbuhan ekonomi dapat berkembang atau tumbuh dengan pesat,sebaliknya jumlah besar atau banyak kualitas sumber daya manusianya rendah, meskipun sumber daya alam banyak akan berdampak kepada kondisi ketahanan nasional.
 Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa  kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM); dan bukan oleh melimpahnya sumber daya alam (SDA). Negara-negara maju saat ini pada umumnya tidak mempunyai SDA yang memadai tapi mempunyai SDM yang tangguh. Sebaliknya banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) mempunyai SDM yang melimpah, tapi tanpa diimbangi dengan SDM yang baik, tetap tertinggal dari negara-negara yang sudah berkembang.  Di samping program pendidikan dan kesehatan, program pengaturan kelahiran  mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM. Di samping secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran, secara mikro  bertujuan untuk membantu keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas menuju kondisi ketahanan nasional yang diharapkan
 Dalam kaitan tersebut peningkatan kondisi ketahanan nasional dari delapan aspek keterkaitannya dengan program  keluarga berencana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan  kependudukan secara umum.  Salah satu arah kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pentingannya “meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran” dan   “Program Keluarga Berencana” salah satu dari lima program pokok bidang kependudukan dan KB. “Program KB dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga”. Bahwa program Kependudukan dan Keluarga Berencana sangat bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Kegagalan program KB dalam mengendalikan angka kelahiran akan menggangu tatanan ketahanan nasional sehingga berdampak kepada menciptakan kondisi mengurangi atau bahkan meniadakan hasil-hasil pembangunan dan dapat menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, lapangan kerja, kesehatan , pendidikan dan lain sebagainya bahkan justru akan menurunkan kualitas SDM.
Oleh karena itu konsep pembangunan berwawasan kependudukan melalui kebijakan penduduk tumbuh seimbang harus menjadi cara agar tercipta kondisi ketahanan nasional yang diharapkan dan menjadi strategis dalam menghadapi tantangan dari luar maupun dari dalam pada era desentralisasi dan globalisasi.
    Tinjauan  Aspek  Ekonomi
 Dari berbagai  literatur tulisan kependudukan dan pembangunan disebutkan bahwa salah satu modal dasar pembangunan adalah penduduk yang berkualitas sangat penting dan strategis bagi pembangunan disegala bidang. Artinya jumlah penduduk berkualitas yang mempunyai kompetensi dapat dibina dan didayagunakan secara efektif dan akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan sangat menguntungkan bagi  ketahanan nasional.
  Dalam Teori Capital; modal adalah uang yang diubah menjadi suatu barang dagangan untuk diubah kembali dari suatu barang dagangan menjadi lebih banyak uang dari pada jumlah aslinya. Selanjutnya dikatakan dari barang tersebut ada unsur atau komponen tenaga kerja (labour) kumpulan upah yang dibayarkan kepada pekerja dikonsumsi kepada barang-barang sekunder maupun primer akan menumbuhkan tingkat produksi, produksi meningkat akan menambah jumlah investasi sedang upah yang tidak dibayarkan oleh produsen (ada selisih antar jam kerja dengan upah yang diterima. Karl Marx dalam bukunya (Das Capital) nilai lebih tersebut oleh produsen dijadikan kembali modal dan seterusnya demikian pada akhirnya menjadi salah satu sumber investasi.
 Tumbuhnya investasi akan menyerap tenaga kerja, manusia bekerja akan memperoleh upah, upah sebagian dikonsumsi dan sebagian ditabung, jumlah tabungan tersebut oleh Bank disalurkan untuk kredit salah satunya untuk investasi ,proses akumulasi tersebut menumbuhkan perekonomian nasional  yang akan tercermin dalam Produk Domestic Bruto.
Model-model ekonomi tentang  tabungan yang berhubungan langsung dengan penduduk adalah age dependency model, dengan landasan pemikiran bahwa terhindarnya kelahiran  bayi akan menyebabkan menurunnya sejumlah konsumsi yang  mendorong meningkatnya tabungan  dan selanjutnya menyebabkan terjadinya pembentukan modal.  Selain itu ada model accounting effects dan behavioral effect dimana penduduk muda dan penduduk lansia mengkonsumsi barang melebihi apa yang bisa mereka bisa produksi. Sedangkan penduduk usia kerja cenderung mempunyai tingkat output tinggi dan cenderung mempunyai tingkat tabungan yang lebih tinggi. Penelitian juga menemukan bahwa penduduk mulai menabung lebih banyak  pada usia 40 – 65 tahun dimana pada kondisi tersebut tidak terbebani oleh pembiayaan pengurusan anak.
Peningkatan jumlah penduduk usia  kerja akan meningkatkan tersedianya modal manusia (human capital) dalam jumlah yang banyak. Penurunan angka kematian dan meningkatnya  harapan hidup manusia akan meningkatkan propensitas (bagian kekayaan yang diinvestasikan)  orang tua untuk menanamkan investasi modal manusia dalam diri anak-anak. Perbaikan kesehatan dan penurunan kematian akan memicu akumulasi modal (human capital accumulation).
Peningkatan harapan hidup manusia sampai 45-55 tahun diperkirakan menjadi pemicu terkuat investasi modal manusia karena ini merupakan usia yang menentukan dimana investasi sumber daya  manusia terbayar kembali. Peningkatan harapan hidup ini telah mengubah gaya hidup masyarakat di segala aspek kehidupan. Sikap dan prilaku masyarakat tentang pendidikan, keluarga, masa pensiun peranan perempuan dalam pekerjaan mengalami pergeseran hal ini menyangkut perubahan sosial dan budaya  yang pada  akhirnya pandangan terhadap manusia meningkat dan dihargai  sebagai aset bukan hanya faktor produksi.
Korelasi dua komponen tersebut mengkondisikan meningkatnya kesejateraan penduduk dengan semakin sejahtera, kualitas sumber daya  manusia meningkat seiring membaiknya  tingkat  penghasilan masyarakat yang tercermin dari pengeluaran riil per kapita penduduk. Ketidak berhasilan dalam mengendalikan kelahiran dan menjadikan penduduk yang berkualitas akan menjadikan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memberi manfaat kepada kemakmuran masyarakat.Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diupayakan setinggi mungkin, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan, kualitas SDM  dan produktifitas harus ditingkatkan sehingga memperkokoh kondisi  ketahanan nasional.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan (people center development) akan mendorong peningkatan kualitas SDM dengan meningkatnya kualitas SDM akan mendorong produktifitas sehingga akan semakin berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang akan memperkuat ketahanan nasional, sebaliknya kokohnya ketahanan nasional akan mendorong lajunya pembangunan.



2.5       KETERKAITAN PENDUDUK DENGAN KETAHANAN NASIONAL
Ketahanan nasional diartikan sbg kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri ats ketangguhan serta keuletan & kemampuan utk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan & gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Analisa kependudukan berkaitan dengan ketahanan nasional sebagai akibat dari perubahan jumlah, komposisi, perimbangan dan persebaran.
Dalam perspektif ketahanan nasional, kependudukan merupakan salah satu aspek kehidupan nasional, yaitu salah satu gatra dari delapan gatra (Asta Gatra). Kedelapan gatra yang dimaksud terdiri dari Trigatra yang meliputi: geografi, kekayaan alam dan kependudukan; serta Panca gatra yang meliputi: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Penduduk  sebagai sumber daya manusia merupakan modal dasar yang penting dalam penyelenggaraan konsepsi ketahanan nasional, akan tetapi dalam kenyataannya, ledakan penduduk dapat menimbulkan tekanan yang besar pada sumber daya yang terbatas dan berpengaruh pada ketahanan nasional. Masalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, tekanan atau pengrusakan terhadap lingkungan, pengangguran dan juga gangguan keamanan, bahkan dapat pula menimbulkan peperangan antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan sistem kependudukan yang baik agar masalah-masalah yang munculn dari problem kependudukan tidak berimbas pada terjadinya kriminalitas.

2.6       KONSEP – KONSEP MENGHADAPI HATG
Untuk mempertahankan Ketahanan Nasional dari aspek kependudukan, perlu adanya solusi pemecahan masalah yang nantinya akan mengurangi dampak negatif dari permasalahan kependudukan yang ada. Beberapa konsep dalam menghadapi hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan ( HATG ) dari aspek kependudukan ialah sebagai berikut :
1.      Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, di upayakan agar pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk, agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut.

2.      Kondisi kependudukan sangat mempengaruhi pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk yang besar harus diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat diperoleh dengan upaya dari pemerintah yang memberikan kemudahan dalam memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai dengan standart kompetensi nasional.

3.      Pemerintah di tuntut agar membuat kebijakan – kebijakan dalam usaha memaksimalkan kondisi sumber daya manusia Indonesia yang akan datang, yang nantinya merupakan tolak ukur kualitas penduduk yang sangat berpengaruh pada ketahanan nasioanal Indonesia.

4.      Pemerintah dalam usaha menyikapi jumlah penduduk yang besar agar berada pada garis kesejahteraan harus mengoptimalkan distribusi yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia, hal tersebut tentu harus didukung dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan penduduk tersebut.

5.      Tingkat Fertilitas dan mortalitas yang tinggi juga menjadi masalah besar bagi pemerintah dalam sisi pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah harus berupaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan memberikan pengertian kepada penduduk mengenai pentingnya suatu keluarga melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak.

6.      Akibat dari krisis ekonomi, ialah menurunnya daya beli masyarakat, juga menyebabkan kekurangan gizi pada anak. Dalam hal ini pemerintah harus berupaya dalam menekan tingkat inflasi yang terjadi dalam masyarakat, juga memberikan subsidi – subsidi pada sektor rumah tangga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan rumahtangga seperti sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

7.      Jumlah angkatan kerja yang menganggur di Indonesia juga semakin tinggi, hal ini disebabkan jumlah antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang ada tidak memadai. Dalam hal ini di harap kan ke pada pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru, atau pun memudahkan investor asing untuk membuka lapangan kerja di Indonesia, sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang besar.

8.      Kepadatan Penduduk juga merupakan masalah yang serius bagi pembangunan, oleh karena itu pentingnya transmigrasi penduduk yang merata, dari daerah – daerah yang padat penduduknya di transmigrasi ke daerah yang sedikit penduduknya. Namun hal ini harus didukung dengan fasilitas umum yang memadai, seperti listrik, air bersih, fasilitas pasar, dan kesehatan masyarakat.

9.      Untuk memperkokoh kondisi ketahanan nasional, pertumbuhan ekonomi harus diupayakan setinggi mungkin, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan, kualitas SDM dan produktifitas harus di tingkatkan.

10.  Konsep berwawasan kependudukan akan mendorong peningkatan kualitas SDM, dengan meningkatnya kualitas SDM akan mendorong produktifitas sehingga akan semakin berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang akan memperkuat ketahanan nasional, kokohnya ketahanan nasional akan mendorong lajunya pembangunan.


BAB III
PENUTUP

3.1       KESIMPULAN
  1. Adanya keseimbangan  antara bidang kependudukan akan berpengaruh kepada kuantitas dan  kualitas SDM  serta pertumbuhan ekonomi.
  2. Keberhasilan pengendalian penduduk saling tekait dengan  pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang rendah memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi.
  3. Perubahan kondisi dari kuantitas dan kulitas SDM  berpengaruh kepada kondisi pembangunan ekonomi.
  4. Meningkatnya perekonomian nasional akibat dari meningkatnya kualitas dan produktifitas penduduk berdampak kepada  kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
  5. Pembangunan nasional yang belum menempatkan bidang kependudukan sebagai dasar pembangunan atau konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan akan menjadi ancaman dalam  pelaksanaan ketahanan nasional.
  6. Peningkatan kondisi ketahanan nasional bidang  kependudukan dalam rangka penyiapkan SDM yang berkualitas dan  tangguh, mutlak diwujudkan untuk menghadapi tantangan pada  era globalisasi.
  7. Perubahan kondisi kuantitas dan kualitas SDM akan mendukung  terciptanya   Ketahanan Nasional dengan kata lain masyarakat kokoh, negara kokoh integritas nasional meningkat Kewaspaadan Nasional terjamin Pembangunan ekonomi meningkat.




Terbaru

Jembatan 1 Dompak, Tanjungpinang... Diwaktu malam

Yang Populer Nie